Maluku Utara – Lembaga Pengawasan Independen (LPI) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengintervensi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara menyusul temuan banyak proyek jalan yang bermasalah di tujuh ruas jalan strategis. Proyek-proyek yang menelan anggaran besar dari APBN ini diduga tidak sesuai standar kualitas dan banyak yang mengalami kerusakan meskipun baru selesai dibangun atau direhabilitasi.
Tujuh ruas jalan yang menjadi sorotan LPI meliputi: Dodingga-Sofifi-Payahe-Weda, Dodingga-Bobaneigo-Ekor Wasiley-Buli-Maba, Bosa Kao-Tobelo-Galela, Weda-Sagea-Patani, Mafa-Matuting-Saketa, Pulau Ternate-Bacan-Taliabo-Sula, dan Pulau Morotai. LPI menemukan sejumlah permasalahan di lapangan, termasuk kualitas pekerjaan yang buruk dan pengawasan yang lemah.
Sebagai contoh, ruas jalan Weda-Mafa-Matitin-Saketa yang dikerjakan PT Sama Prima Jaya tahun 2022 dengan nilai kontrak Rp 25,45 miliar menunjukkan kerusakan di banyak titik. Kondisi serupa juga ditemukan di ruas jalan Dodingga-Sofifi-Payahe-Weda, meskipun baru dilakukan preservasi tahun 2024. Kerusakan yang terjadi menimbulkan pertanyaan serius tentang kualitas pengerjaan dan pengawasan proyek-proyek tersebut.
LPI menilai hampir semua ruas jalan di Maluku Utara berada di bawah standar kualitas. Anggaran negara yang besar yang dialokasikan untuk proyek-proyek ini diduga tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, LPI meminta Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri PUPR untuk menurunkan tim untuk menyelidiki seluruh ruas jalan tersebut dan mengevaluasi kinerja seluruh jajaran BPJN Maluku Utara, mulai dari Kepala Balai hingga PPK.
LPI berharap agar pemerintah tidak mengabaikan masalah ini dan meningkatkan pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur di Maluku Utara agar anggaran negara dapat digunakan secara efektif dan menghasilkan infrastruktur yang berkualitas serta berkelanjutan. Pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala sangat penting untuk mencegah kerugian negara dan memastikan pembangunan infrastruktur yang berkualitas di Maluku Utara. Ketegasan pemerintah dalam menangani masalah ini sangat diharapkan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
Pemerintah perlu segera mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan masalah ini dan memastikan proyek-proyek infrastruktur di Maluku Utara berjalan sesuai standar dan tepat guna. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci keberhasilan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
Langkah-langkah konkret yang perlu diambil meliputi audit menyeluruh terhadap proyek-proyek yang bermasalah, penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan, dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Selain itu, perlu juga dilakukan peningkatan kapasitas SDM di BPJN Maluku Utara dalam hal pengawasan dan pengendalian proyek.
Dengan demikian, diharapkan pembangunan infrastruktur di Maluku Utara dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Perhatian serius dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini.
Perlu adanya komitmen yang kuat dari semua pihak terkait untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan di Maluku Utara. Hal ini penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.
Pemantauan dan evaluasi yang sangat penting untuk memastikan proyek-proyek infrastruktur berjalan sesuai rencana dan menghasilkan output yang sesuai dengan harapan. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proyek juga perlu dijaga.
Semoga dengan adanya intervensi dari Presiden Prabowo Subianto, masalah proyek jalan yang bermasalah di Maluku Utara dapat segera terselesaikan dan pembangunan infrastruktur di daerah tersebut dapat berjalan lebih baik di masa mendatang.
Reporter MolokuNews ( Mito )
Editor MolokuNews (
About the Author
