LABUHA , MolokuNews.com — Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Fadila Mahmud, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Dinas Pendidikan Halsel yang dinilai gagal menjalankan pengelolaan anggaran pendidikan secara profesional dan tepat waktu. Sorotan ini muncul setelah diketahui bahwa hampir setengah tahun berjalan, namun dari seluruh paket proyek di bawah Dinas Pendidikan, baru satu paket yang berhasil ditenderkan.
Lebih parahnya lagi, proyek yang berhasil masuk proses tender tersebut justru mengalami penghentian secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Menurut Fadila, hal ini bukan hanya persoalan teknis semata, melainkan mencerminkan kelalaian serius dan buruknya manajemen di tubuh Dinas Pendidikan.
“Ini bukan lagi soal keterlambatan teknis, tapi sudah menyangkut kelalaian struktural dan manajemen yang sangat buruk. Bagaimana mungkin baru satu proyek ditenderkan setengah tahun berjalan? Dan proyek itu pun tiba-tiba berhenti tanpa penjelasan yang kongkrit,” tegas Fadila Mahmud kepada wartawan MolokuNews, Jumat (5/7/2025).
Fadila bahkan menduga adanya praktik monopoli dan sentralisasi teknis dalam proses penyusunan dokumen perencanaan proyek di Dinas Pendidikan Halsel. Ia menyebutkan ada indikasi bahwa seluruh proses manajemen proyek, termasuk perencanaan, DED (Detail Engineering Design), dan BOQ (Bill of Quantity) dikuasai oleh satu atau segelintir pihak saja, yang mengakibatkan proses berjalan tidak efisien dan melewati tenggat waktu yang telah ditetapkan.
“Saya menduga ada oknum tertentu yang dengan sengaja memegang penuh kendali atas proses ini, sehingga menimbulkan ketidakefisienan dan keterlambatan penyusunan dokumen teknis seperti DED dan BOQ,” ungkap Fadila.
Ia menjelaskan bahwa kontrak dengan konsultan penyusunan dokumen proyek pendidikan seharusnya sudah diteken sejak April 2025, dan proses tender pun mestinya sudah bisa dimulai. Namun kenyataannya, proses tersebut masih jalan di tempat hingga memasuki Juli.
Politisi yang dikenal vokal ini mengingatkan bahwa jika situasi ini terus dibiarkan, bukan hanya pembangunan fisik sarana pendidikan yang gagal terwujud, tetapi masa depan pendidikan di Halmahera Selatan pun akan terancam.
“Jika ini terus dibiarkan, maka bukan hanya gedung sekolah yang tidak jadi dibangun, tapi kualitas pendidikan kita juga akan terganggu. Generasi muda Halsel yang akan menanggung akibatnya,” kata Fadila.
Menanggapi kondisi ini, Fadila Mahmud menyatakan akan mendorong pelaksanaan audit menyeluruh terhadap Dinas Pendidikan Halmahera Selatan. Ia menilai perlu ada langkah tegas dan sanksi administratif hingga hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti lalai dan merugikan daerah serta dunia pendidikan.
“Saya akan mendorong agar BPK maupun inspektorat daerah melakukan audit terhadap proyek-proyek Dinas Pendidikan ini. Tidak bisa dibiarkan. Harus ada sanksi bagi mereka yang bermain-main dengan pendidikan rakyat,” pungkasnya.
—
Redaksi: : Mito
Editor: Win
About the Author
