🇲🇨-MOLOKUNEWS.COM-🇲🇨
15 Januari 2025
Polotisi Sekaligus Praktisi Hukum Syukur Mandar, SH, melontarkan pandangan kritis terkait peran partai politik dalam sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada). Menurutnya, keterlibatan partai politik dalam pengusungan calon kepala daerah sudah tidak relevan dan seharusnya dihapuskan.
Syukur Mandar menilai bahwa sistem demokrasi saat ini telah memberi mandat langsung kepada rakyat, termasuk dalam memilih anggota legislatif. Oleh karena itu, ia berpendapat partai politik tidak seharusnya memiliki kewenangan besar dalam menentukan atau mengendalikan calon kepala daerah.
“Anggota dewan dipilih langsung oleh rakyat, bukan oleh partai. Maka secara logika demokrasi, partai politik tidak memiliki hak mutlak untuk mencampuri proses pencalonan kepala daerah, apalagi sampai memecat kader yang dianggap tidak sejalan,” ujar Syukur Mandar.
Ia menilai praktik tersebut tidak mencerminkan keadilan demokrasi dan justru mereduksi kedaulatan rakyat. Menurutnya, dominasi partai politik dalam Pilkada sering kali menjauhkan kepentingan publik dari proses politik lokal.
Lebih lanjut, Syukur Mandar menyebutkan bahwa jika pengusungan calon kepala daerah dilakukan tanpa campur tangan partai politik, maka partisipasi masyarakat dalam demokrasi akan meningkat. Selain itu, sistem tersebut diyakini dapat mengurangi oligarki politik dan memperkuat akuntabilitas pemimpin daerah kepada rakyat, bukan kepada elite partai.
“Pemimpin daerah seharusnya bertanggung jawab langsung kepada masyarakat yang memilihnya, bukan kepada struktur partai,” tegas “Syukur ,
Meski demikian, Syukur Mandar mengakui bahwa pandangannya masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi politik. Partai politik tetap memiliki peran strategis dalam sistem demokrasi, terutama sebagai sarana pendidikan politik dan artikulasi kepentingan rakyat.
Namun, ia menekankan perlunya pengawasan dan pembatasan kewenangan partai politik agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan demokrasi dan kepentingan publik.
Pandangan ini diharapkan dapat menjadi bahan diskusi untuk memperbaiki sistem demokrasi lokal agar lebih adil, transparan, dan berpihak kepada rakyat.
Redaksi-Editor Mito MOLOKUNEWS.COM-🇲🇨
