🇮🇩-MOLOKUNEWS.COM-🇮🇩
2 Desember 2025
Ternate — Kinerja Kepala Bea dan Cukai Ternate, Jaka Riyadi, kembali menjadi sorotan publik setelah dalam dua tahun terakhir muncul berbagai dugaan penyelewengan serta buruknya pelayanan di lingkungan kantor Bea Cukai Ternate.
Lembaga Pengawasan Independen (LPI) Maluku Utara menilai bahwa kondisi ini tidak boleh dibiarkan dan mendesak Kementerian Keuangan untuk segera turun tangan.
Direktur Lembaga Pengawasan independen ( LPI )Maluku Utara, Rajak Idrus, mengungkapkan bahwa lembaga sebesar Bea dan Cukai seharusnya mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, tanpa membuka celah pelanggaran hukum.
Menurutnya, posisi Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan yang kaya sumber daya dan memiliki jalur distribusi luas menjadikannya sangat rentan terhadap praktik ilegal.
Kami menilai instansi ini gagal menjalankan tugasnya sebagai revenue collector dan pelindung masyarakat. Terlalu banyak masalah terjadi, mulai dari minimnya transparansi hingga dugaan korupsi yang melibatkan banyak aktor, khususnya dalam aktivitas ekspor dan impor bahan tambang,” tegas Rajak.
Ia juga menyoroti lemahnya tindakan yang dilakukan jajaran Bea Cukai Ternate.
Rajak menyebut bahwa yang kerap disita justru barang-barang ilegal dari penjual kecil seperti kios dan toko, sementara jalur utama masuknya barang ilegal terutama di wilayah pertambangan tidak pernah disentuh secara serius.
Kami memiliki banyak temuan terkait dugaan permainan kotor yang dilakukan oknum petugas lapangan dalam mengotak-atik penerimaan kepabeanan dan cukai. Ini bukan persoalan kecil, tetapi menyangkut kerugian negara, tambahnya.
Atas berbagai temuan tersebut, LPI Malut secara resmi meminta Menteri Keuangan serta Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk segera melakukan monitoring, evaluasi, dan audit menyeluruh terhadap kinerja Kepala Bea Cukai Ternate beserta jajarannya.
Rajak menegaskan bahwa langkah ini penting untuk memastikan undang-undang kepabeanan dan cukai dijalankan secara benar dan mampu mendongkrak pendapatan negara sebagaimana mestinya.
Kami hanya ingin aturan ditegakkan dan kinerja diperbaiki. Tidak boleh ada ruang untuk praktik-praktik yang merugikan negara dan masyarakat, tutup Rajak.
Red- Editor media :Mito molokuNews
