Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Maluku Utara mengikuti rapat virtual persiapan uji petik pembangunan Zona Integritas (ZI), Selasa (2/7/2025). Rapat ini merupakan bagian dari tahapan evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) dalam rangka penilaian keberlanjutan implementasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Kepala Kanwil Kemenkumham Maluku Utara, Budi Argap Situngkir, menyampaikan dukungan penuh terhadap seluruh proses pembangunan ZI. Ia menegaskan pentingnya internalisasi semangat integritas ke dalam budaya kerja organisasi, bukan sekadar fokus pada kelengkapan dokumen administratif.
> “Predikat WBK yang kita raih bukan sekadar simbol, melainkan cerminan komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang bersih, efektif, dan berorientasi kepada masyarakat. Saya minta seluruh jajaran agar serius, kompak, dan proaktif menyambut uji petik ini,” ujar Argap Situngkir.
Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan mempertahankan predikat WBK menuju WBBM akan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di Provinsi Maluku Utara.
> “Zona Integritas ini harus menjadi gerakan kolektif, bukan sekadar rutinitas tahunan. Ini adalah wajah kita di hadapan masyarakat,” tambahnya.
Dalam sesi pemaparan, Kepala Bagian Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Bramantyo, menjelaskan bahwa uji petik merupakan tahapan krusial sebagai bentuk verifikasi lapangan terhadap satuan kerja penerima predikat ZI.
> “Penilaian dilakukan melalui enam area reformasi birokrasi, yaitu manajemen perubahan, tata laksana, penguatan SDM, akuntabilitas, pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” terang Bramantyo.
Ia juga menyoroti sejumlah aspek penting yang harus dipersiapkan, seperti kesiapan petugas layanan, kejelasan SOP, inovasi layanan, mekanisme pelaporan gratifikasi dan benturan kepentingan, serta fasilitas pendukung seperti ruang ramah disabilitas dan ruang tunggu yang layak.
> “Tim dari KemenpanRB akan melakukan kunjungan langsung untuk memantau dan mengevaluasi implementasi ZI di setiap satuan kerja berpredikat WBK maupun WBBM,” tegasnya.
Menutup kegiatan, Plt. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkumham Malut, Irwan Kadir, mendorong seluruh Tim Kerja ZI untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sebagai bentuk nyata dari komitmen membangun birokrasi yang bersih dan melayani.
“Mari berikan pelayanan terbaik sebagai wujud keseriusan kita membangun zona integritas yang berkelanjutan,” ucap Irwan.
Reporter MolokuNews ( Mito )
Editor MolokuNews ( win )
About the Author
