Ternate, 2 Juli 2025 , MolokuNews.com — Komitmen Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif kembali dibuktikan melalui kunjungan kerjanya ke Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku Utara pada Rabu (2/7/2025).
Berdasarkan Sumber terpercaya yang di Identifikasi Media ini, “Kunjungan ini menjadi langkah strategis Gubernur Sherly sebagai kepala daerah baru yang terbuka terhadap masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pengawasan, dalam rangka memperbaiki sistem pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik di daerah.
Didampingi oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara, Ahmad Purbaya, Gubernur Sherly disambut langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Maluku Utara, Tri Wibowo Aji, dalam suasana diskusi yang hangat dan konstruktif di ruang Library Café BPKP.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu strategis dibahas secara mendalam, antara lain: peningkatan layanan kesehatan dan akses air bersih, penyelesaian utang daerah, evaluasi mekanisme penyaluran hibah, serta penguatan tata kelola dan manajemen risiko di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Gubernur Sherly menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemprov Malut dan BPKP sebagai mitra pengawasan untuk memperkuat sistem birokrasi yang transparan dan berpihak pada kepentingan publik.
> “Kami berkomitmen untuk terus membangun koordinasi dan sinergi dengan BPKP, khususnya dalam upaya reformasi tata kelola pemerintahan dan penyelesaian berbagai tantangan strategis di Maluku Utara,” ujar Sherly Laos.
Lebih lanjut, Sherly mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan menyusun dan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan BPKP sebagai dasar hukum bagi kerja sama yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
Kepala Perwakilan BPKP Malut, Tri Wibowo Aji, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menyatakan kesiapan BPKP untuk terus mendukung langkah-langkah perbaikan tata kelola pemerintahan yang dijalankan Pemprov Malut.
> “BPKP siap memberikan pendampingan melalui program penguatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta mendorong tata kelola yang profesional, transparan, dan berpihak pada rakyat,” ujar Tri.
Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum penting dalam membangun kemitraan yang solid antara BPKP dan Pemprov Maluku Utara, sekaligus menjadi langkah awal menuju pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan melayani kebutuhan masyarakat secara optimal.
Redaksi: Mito
Editor: Win
