Ternate, Maluku Utara – Lembaga Pengawasan Independen (LPI) menyoroti lemahnya kepemimpinan Gubernur Maluku Utara, Serly Tjoanda dalam menghadapi sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara. LPI menduga adanya kekuatan di balik layar yang mengendalikan birokrasi, yang mereka sebut sebagai “gubernur kecil”.
Rajak Idrus, Koordinator LPI, menilai Gubernur Serly harus lebih fokus menata sistem birokrasi yang dinilai tertutup dan mengabaikan peringatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait delapan area Monitoring Center for Prevention (MCP). Peringatan KPK tersebut meliputi penataan aset, penyegaran ASN, dan konsistensi ASN dalam bekerja, serta pembayaran utang pihak ketiga.
LPI mempertanyakan pengangkatan Zulkifli Bian sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Malut. Mereka mempertanyakan mengapa Zulkifli Bian dipilih, bukan kandidat lain yang lebih sesuai, mencurigai adanya kelompok tertentu yang mengatur penempatan pejabat.
LPI meyakini adanya “gubernur kecil” yang mengatur pergantian dan penempatan pejabat sesuai keinginannya. Hal ini, menurut LPI, menyebabkan kebijakan dan keputusan Gubernur Serly mudah dimanipulasi oleh oknum-oknum tertentu.
LPI mengingatkan Gubernur Serly akan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Maluku Utara sebelumnya, yang disebabkan oleh penguasaan birokrasi oleh pejabat tertentu. LPI mendesak Gubernur Serly untuk lebih tegas dalam memimpin dan mencegah terulangnya kejadian serupa.
LPI meminta Gubernur Serly untuk menunjukkan ketegasan dalam memimpin dan membersihkan birokrasi dari praktik-praktik yang merugikan. Kepemimpinan yang tegas dan transparan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Maluku Utara.
Ketidaktegasan Gubernur Serly dalam menghadapi dugaan “gubernur kecil” ini dikhawatirkan akan menghambat upaya pemberantasan korupsi dan pembangunan di Maluku Utara.
LPI berharap agar Gubernur Serly segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah ini. Langkah tersebut harus meliputi penataan birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel, serta penegakan hukum yang tegas terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam praktik-praktik korupsi.
Kepercayaan publik terhadap pemerintahan Provinsi Maluku Utara sangat bergantung pada kemampuan Gubernur Serly dalam mengatasi masalah ini. Ketegasan dan transparansi menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik.
LPI menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi dan mendesak pemerintah pusat untuk turut mengawasi pemerintahan Provinsi Maluku Utara. Mereka berharap agar kasus ini dapat segera diselesaikan dan birokrasi Maluku Utara dapat berjalan dengan bersih dan transparan.
Reporter MolokuNews: Mito
Editor MolokuNews: Win
