Halmahera Selatan,Molokunews.com – Kekecewaan mendalam dirasakan oleh masyarakat Desa Toin, Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, setelah janji yang disampaikan oleh Camat Botang Lomang dan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Selatan hingga kini tak kunjung ditepati. Warga secara terbuka menyebut kedua institusi tersebut telah ingkar janji dan melakukan kebohongan publik, karena tidak menindaklanjuti komitmen yang pernah disampaikan di hadapan masyarakat.
Janji tersebut awalnya disampaikan dalam sebuah pertemuan resmi yang difasilitasi oleh pemerintah kecamatan, di mana Camat Botang Lomang bersama utusan dari DPMD Halsel berjanji akan segera menyelesaikan sejumlah persoalan penting di Desa Toin, khususnya terkait ganti uang meteran warga, proses validasi kepemimpinan desa, serta infrastruktur pelayanan dasar yang terbengkalai.
Namun, setelah sampai waktu yang sudah di tentukan oleh camat dan pihak DMPD Halsel, tidak ada tindakan konkret dari pihak kecamatan maupun dari DPMD Kabupaten. Hal ini memicu kemarahan dan protes warga, yang merasa bahwa mereka telah dipermainkan dan hanya dijadikan objek politik.
“Kami sudah cukup bersabar, tapi sampai hari ini tidak ada satu pun janji yang ditepati. Camat dan DPMD datang hanya bawa janji manis, tapi hasilnya nol. Kami merasa dibohongi,” ujar salah satu tokoh masyarakat Desa Toin, Hartono (14/7/2025).
Hartono juga menambahkan bahwa warga sudah menyampaikan keluhan ini kepada pihak berwenang, namun belum ada respons resmi. Bahkan, sejumlah warga mengancam akan melakukan aksi massa dan kembali memboikot kantor desa.
Ketegangan antara warga dan pemerintah kecamatan semakin meningkat, terutama karena informasi yang berkembang di lapangan menyebutkan bahwa anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi kegiatan dan kebutuhan Desa Toin telah dialihkan tanpa musyawarah dengan masyarakat.
Tokoh pemuda desa, Lutfi Yurdi, menyatakan bahwa tindakan seperti ini bukan hanya bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat, tetapi juga indikasi kuat adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan potensi penyelewengan anggaran semakin marak di tingkat desa nantinya.
“Ini bukan sekadar soal janji yang tak ditepati. Ini soal tanggung jawab dan integritas. Jika pemerintah tidak bisa jujur dan transparan, maka lebih baik mundur saja dari jabatan,” tegas Lutfi.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Camat Botang Lomang dan Kepala DPMD Halmahera Selatan belum memberikan klarifikasi resmi, kepada media ini.
Situasi ini menjadi bukti nyata bahwa relasi antara masyarakat dan pemerintah di tingkat lokal masih menghadapi tantangan serius, terutama jika komunikasi dan komitmen tidak dijaga dengan baik. Warga Desa Toin berharap agar Bupati Halmahera Selatan segera turun tangan dan mengevaluasi kinerja Camat Botang Lomang serta Kepala DPMD dan Kades Toin sekaligus, sebelum gejolak sosial semakin meluas.
Redaksi : Mita
Editor : Win
