🇲🇨MOLOKUNEWSCOM🇲🇨
Ahad 5 April 2026
Padang, — Maraknya isu terkait LGBT di Sumatera Barat kembali menjadi perhatian publik.
Sejumlah kalangan menilai belum adanya langkah konkret dari pemerintah daerah dalam merespons fenomena tersebut, yang disebut-sebut mulai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Seorang aktivis muda, Bastio Juliandra, SH, mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum terlihat tindakan tegas dari pemerintah provinsi terhadap kasus-kasus yang beredar di masyarakat.
Ia menilai kondisi ini perlu segera ditindaklanjuti, mengingat dampaknya yang dinilai semakin meluas.
“Belum ada tindakan nyata dari pemerintah terhadap pelaku kasus ini. Sementara masyarakat sudah mulai resah, bahkan ada indikasi lingkungan kampus yang mulai terpengaruh oleh fenomena ini di Sumatera Barat,” ujar Bastio.
Ia juga menambahkan bahwa berdasarkan data pada tahun 2022, Sumatera Barat sempat menempati posisi kelima tertinggi secara nasional terkait kasus yang dikaitkan dengan fenomena tersebut.
Lebih lanjut, Bastio menyoroti pentingnya peran nilai-nilai adat Minangkabau dalam menyikapi persoalan ini.
Menurutnya, falsafah “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” seharusnya menjadi landasan dalam kehidupan masyarakat.
“Kita sebagai orang Minangkabau dikenal kuat dengan nilai agama dan adat. Namun kenyataannya, masih ada yang melakukan perbuatan yang dianggap bertentangan dengan nilai tersebut,” katanya.
Selain itu, ia juga mempertanyakan peran Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) sebagai lembaga adat tertinggi, termasuk peran ninik mamak dalam membimbing generasi muda.
“Saya melihat peran dari pemerintah, LKAAM, dan ninik mamak masih belum maksimal dalam menyikapi persoalan ini,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Bastio menyampaikan pesan kepada generasi muda dan masyarakat Sumatera Barat agar tetap berpegang pada nilai adat dan agama yang berlaku.
“Saya mengajak pemuda dan masyarakat untuk menjauhi perbuatan yang tidak sesuai dengan falsafah adat Minangkabau, serta menjaga nilai-nilai yang telah diwariskan,” tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah provinsi terkait langkah atau kebijakan yang akan diambil dalam menyikapi isu tersebut.(Tim Red)
Sumber:B J .SH
Editor Tayangan Media Ismito MOLOKUNEWS.COM- 🇲🇨
About the Author
