🇲🇨-MOLOKUNEWS.COM-🇲🇨
15 Januari 2026
Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersiap melelang lebih dari 100 wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas) dalam waktu dekat. Jumlah tersebut melonjak signifikan dibandingkan target awal yang sebelumnya dipatok sebanyak 75 wilayah kerja.
“Berdasarkan Sumber terpercaya yang di Identifikasi Media ini, “Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan pemerintah saat ini fokus mempercepat proses pelelangan wilayah kerja migas guna mendorong peningkatan investasi di sektor hulu.
Menurut Laode, setelah dilakukan evaluasi kesiapan wilayah kerja, jumlah WK yang dapat ditawarkan ternyata telah melampaui target awal. Ia mengungkapkan bahwa laporan terkait peningkatan jumlah wilayah kerja tersebut telah disampaikan kepada Menteri ESDM.
“Saya kemarin sudah melaporkan ke Pak Menteri bahwa jumlah wilayah kerja yang siap dilelang sudah di atas 100. Jadi bukan 75 lagi. Namun untuk angka pastinya nanti akan diumumkan langsung oleh Pak Menteri,” ujar Laode saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (15/1/2026).
Laode menjelaskan, rencana pelelangan ratusan wilayah kerja migas ini juga telah disampaikan Menteri ESDM kepada Presiden Republik Indonesia dalam agenda retret bersama para menteri. Presiden pun disebut memberikan arahan agar wilayah kerja tersebut segera ditindaklanjuti dan dilelang.
“Dalam retret tersebut, Pak Menteri menyampaikan hal ini dan Pak Presiden langsung memberikan arahan agar wilayah kerja migas tersebut segera diproses,” jelasnya.
Lebih lanjut, Laode menilai Indonesia masih menjadi destinasi yang menarik bagi perusahaan migas global untuk berinvestasi. Minat tersebut datang dari berbagai negara dan kawasan, mulai dari Eropa, Asia, hingga Timur Tengah.
“Kalau kita lihat, ada perusahaan dari Italia seperti ENI, kemudian Petronas dari Malaysia, PetroChina, hingga Mubadala dari Timur Tengah. Artinya minat investor asing masih cukup besar,” ujarnya.
Salah satu faktor utama yang mendorong ketertarikan investor, kata Laode, adalah kebijakan pemerintah yang kembali membuka skema kontrak bagi hasil atau Production Sharing Contract (PSC) cost recovery, di samping tetap menjalankan skema gross split.
Ia menambahkan, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah memang lebih mendorong penggunaan skema gross split. Namun saat ini, kedua skema kontrak tersebut dijalankan secara bersamaan guna memberikan fleksibilitas dan meningkatkan daya tarik investasi di sektor migas nasional.
Tim Redaksi
Editor Media Mito MOLOKUNEWSCOM-🇲🇨
About the Author
