🇮🇩-MOLOKUNEWS.COM-🇮🇩
28 Nofember 2025
HALMAHERA SELATAN – Ketua LSM KCBI Ruslan Waisamola Menilai Dana desa yang sejatinya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan Masarakat kecil dinilai belum memberikan hasil maksimal.
Sejumlah warga menilai justru marak terjadi penyalahgunaan anggaran yang berimbas pada kerugian ekonomi, konflik sosial, hingga menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah desa.
Warga mengungkapkan bahwa dana desa memiliki potensi besar untuk memajukan pembangunan di tingkat desa Malah di Sunat oleh oknum kepala desa bersekongkol dengan bendahara desa ‘,dan ini terjadi di hampir di setiap desa di Halmahera Selatan .
Namun Menurut Ketua LSM KCBI Ruslan Waisamola,’penyalahgunaan yang terjadi membuat hasil pembangunan tidak sesuai harapan Masarakat.
Anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan jalan Tani irigasi, dan fasilitas umum lainnya diduga diselewengkan oleh Oknum kades dan bendahara desa,
Akibatnya aktivitas ekonomi masyarakat terganggu karena infrastruktur yang tidak mendukung.
Ruslan Waisamola juga menabahkan Selain itu, kualitas pembangunan yang dilakukan pun tidak Memadai ,”dinilai jauh dari standar Proyek yang dikerjakan secara asal-asalan dan tidak sesuai perencanaan.
membuat bangunan cepat rusak dan tidak memberikan manfaat jangka panjang bagi warga di desa Yang kami kunjungi Kata Ruslan .
Hal ini memperburuk kondisi desa dan menambah beban masyarakat yang setiap hari harus beraktivitas dengan fasilitas minim. Banyak pekerjaan di desa yang terbengkalai ,Anggaran Yang seharunya di pakai untuk menyelesaikan proyek 2023 harus menunggu Anggaran 2024 Alasan oknum kades tidak cukup ,
bayangkan Dana Desa yang bunyi Nominalnya Mencapai satu milyar lebih perdesa ada yang hampir dua milyar pertahun pagar desa saja tidak selsai menurut Ketua LSM KCBI Ruslan Waisamola ini Alasan Yang tidak masuk akal .
Tak hanya soal kualitas pembangunan, Ruslan juga memantau penyalahgunaan dana desa juga berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa .
Program yang tidak merata, adanya ketidakadilan dalam pembagian manfaat dana desa, hingga praktik penggelapan untuk kepentingan pribadi oknum Kades Tertentu semakin Menjadijadi”
Dengan Alasan Kami kades Tim Dari Bupati Jadi inspektorat tidak mungkin Memeriksa LPJ Kami kata seorang kades Seperti itu ,
Perkataan Seperti itulah membuat warga dan Masarakat Di beberapa desa Bermasalah , Yang kami kunjungi dan berdiskusi dengan Warga mereka Merasa kecewa karna alasannya Seperti itu Kata Ruslan.’
Beberapa warga mengaku bahwa kondisi ini memicu ketegangan dan konflik antara masyarakat dan pemerintah desa BPD Yang Seharunya Mengoreksi kinerja Kades malah ikut Menikmati Dana desa Tersebut .
Ada Ketua BPD Yang Tidak Sejalan Dengan kemauan Kades Di Singkirkan Malahan di Ganti , banyak Temuan Yang kami Temukan di Lapangan Ujar Ruslan Waisamola Ketika Di Temui Media .
Warga juga menyoroti lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah maupun Inspektorat. Menurut mereka, laporan yang masuk seringkali tidak ditindaklanjuti secara transparan.
Bahkan, ada dugaan perlindungan terhadap oknum kepala desa yang terlibat penyalahgunaan dana desa Tersebut
Mereka menilai bahwa pengawasan inspektorat yang seharusnya dilakukan secara berkala justru berjalan tidak maksimal dan Terkesan Di Lindungi Ole Lembaga Inspektorat Tersebut ,
Sejumlah warga Ketika di temui Ketua LSM KCBI di Halmahera Selatan menyebut beberapa kasus yang hingga kini belum mendapat penanganan tegas. Di antaranya, Kepala Desa Tabalema Yang baru di gantikan Karteker menggantikan kades Aktif di Kecamatan Mandioli Selatan,
Kepala Desa Pasir Putih di Kecamatan Obi Utara,Yang di duga pemalsuan Laporan pertanggung Jawaban (LPJ) ini juga di lindungi oleh Lembaga inspektorat kata Ketua LSM KCBI Ruslan Waisamola.
Serta beberapa desa lain yang masuk dalam daftar laporan masyarakat. Selain itu, warga juga menyoroti kasus dugaan korupsi mantan Kepala Desa Kusubibi yang hasil auditnya sudah keluar, namun belum ada tindakan tegas karena diduga masih dilindungi oleh pihak inspektorat dan Oknum tertentu. kata Ruslan .
Masyarakat menilai bahwa situasi ini memperburuk hubungan antara pemerintah desa dan warganya. Mereka berharap pemerintah daerah, Inspektorat tidak menutup mata terhadap berbagai laporan yang masuk.
Warga juga mendesak adanya transparansi anggaran, peningkatan pengawasan, serta penegakan hukum tanpa tebang pilih agar dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Ruslan Waisamola Menyayangkan tujuan utama dana desa adalah untuk mensejahterakan masyarakat, bukan Menguntungkan Oknum Tertentu .
Fonomena Seperti ini Akan menciptakan konflik atau menjadi ladang korupsi parah tikus desa
Mereka berharap pemerintah dan Inspektorat dapat hadir sebagai pelindung kepentingan rakyat, bukan sebagai pihak yang Melindungi Tikus tikus desa tersebut dan membiarkan pelanggaran pengelolan DD terjadi Tiap tahun .,’ujar Ruslan Waisamola ,.
Sampai Berita ini di Tayangkan belum ada Tanggapan dan jawaban Resmi dari Inspektorat Halmahera Selatan Mengenai Dugaan Perlindungan oknum kades bermasalah Tersebut ,’.
Redaksi:LAN
Editor media Mito molokuNews.Com
About the Author
