🇮🇩–MOLOKUNEWS.COM–🇮🇩
Halmahera Selatan
Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) kini berada di titik terendah.
Masyarakat menilai lembaga yang seharusnya menjadi pengawas keuangan desa tersebut justru dianggap melindungi para kepala desa (kades) yang diduga melakukan penyalahgunaan Dana Desa (DD) Seharunya Ada Teguran dari Bupati dan Wakil Bupati Halsel ,
Sejumlah warga Halsel menyampaikan, Inspektorat selama ini selalu menjanjikan bahwa mereka akan turun langsung ke desa-desa yang bermasalah. Namun kenyataannya, desa-desa yang dilaporkan oleh warga justru tidak tersentuh pengawasan,
bahkan sebaliknya,di lindungi kades yang bermasalah menurut masyarakat di beberapa desa di Halsel Ketika di Temui Awak Media molokuNews.Com Keluhan Warga itu Bahwa kades yang bersangkutan dilindungi oleh Inspektuorat itu sendiri.
“Selama ini kami tidak lagi percaya dengan janji Insektorat. Katanya kalau ada masalah mereka akan turun, tapi faktanya desa yang bermasalah justru diamankan dan kepala desanya tidak pernah disalahkan,” ungkap salah seorang warga. Ketika di temui Awak media ,
Masyarakat menambahkan, meskipun mereka memiliki bukti dugaan penyalahgunaan anggaran di lapangan, seperti penggunaan anggaran Dana Desa tahun 2023 yang baru dilaksanakan pada kegiatan tahun 2024, dan 2024 baru di laksanakan di 2025 Tapi pihak pengawas tetap menyatakan tidak ada pelanggaran ini kan Aneh Kata seorang Warga ,
Hal ini menimbulkan dugaan adanya permainan antara oknum Indpektorat dengan sejumlah kepala desa di Halmahera Selatan,
“Padahal semua tahu, kegiatan fiktif itu nyata Skali di lapangan. Tapi tetap saja dikatakan kepala desa tidak bersalah. Ada apa dengan Inspektorat? .Ini jelas-jelas membuat masyarakat tidak Percaya lagi kinerja Pemerintah dan Inspektorat ,” tambah warga lainnya.
Kondisi ini, menurut warga, memperlihatkan adanya “kalikong Kalikong atau permainan antara kades dengan Inspektorat . Akibatnya, masyarakat merasa kehilangan harapan untuk mendapatkan keadilan dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa.
“Kalau pengawas saja sudah berpihak, bagaimana lagi kami masyarakat bisa berbuat sesuatu? Kami seakan-akan tidak punya kekuatan,” tutur mereka.
Masyarakat Halsel mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk turun tangan serius. Mereka berharap ada langkah tegas yang diambil agar pengawasan penggunaan Dana Desa benar-benar transparan, bukan sekadar janji yang meninabobokan rakyat.’Red
EDITOR MOLOKUNEWS.COM
About the Author
