Oleh: Ismit R. Yamani
Pimpinan Redaksi Media Moloku News
Dalam beberapa tahun terakhir, Maluku Utara menjadi sorotan nasional karena capaian pertumbuhan ekonominya yang tinggi. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, provinsi ini secara konsisten mencatatkan laju pertumbuhan di atas rata-rata nasional. Sektor pertambangan dan industri pengolahan nikel menjadi pendorong utama, membawa Maluku Utara ke dalam peta ekonomi strategis Indonesia bagian timur.
Namun, di balik keberhasilan itu, muncul pertanyaan besar: apakah pertumbuhan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat? Jawabannya, tampaknya belum sepenuhnya.
Pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh sektor ekstraktif seperti tambang sering kali bersifat semu bagi masyarakat lokal. Sumber daya alam memang menghasilkan nilai ekonomi yang besar, tetapi manfaatnya lebih banyak mengalir ke luar daerah — ke perusahaan besar dan pemilik modal. Sementara itu, masyarakat di sekitar kawasan industri masih bergelut dengan kemiskinan, kesenjangan, dan akses terbatas terhadap lapangan kerja yang layak.
Fenomena ini menandakan bahwa Maluku Utara sedang menghadapi paradoks pembangunan: pertumbuhan tinggi, namun kesejahteraan belum merata. Infrastruktur publik di banyak wilayah masih tertinggal, harga kebutuhan pokok tidak stabil, dan ketergantungan ekonomi terhadap sektor tambang semakin mengkhawatirkan. Jika tidak diimbangi dengan diversifikasi ekonomi, maka daerah ini akan sulit bertahan ketika siklus komoditas tambang menurun.
Pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif. Sektor perikanan, pertanian, dan UMKM harus diberi ruang tumbuh sebagai penyangga ekonomi rakyat. Investasi harus diarahkan agar memberi nilai tambah bagi masyarakat lokal, bukan sekadar menjadi ajang eksploitasi sumber daya alam.
Pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengawal arah pembangunan ini. Pertumbuhan ekonomi sejati bukan hanya tentang angka di laporan statistik, tetapi tentang sejauh mana rakyat kecil ikut merasakan manfaatnya.
Kini saatnya Maluku Utara membangun ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berakar pada kekuatan lokal. Karena kemajuan yang tidak berpihak pada rakyat bukanlah kemajuan — melainkan ketimpangan yang dibungkus narasi pembangunan.
Redaksi: Mito MolokuNews
Editor: MolokuNews
About the Author
