Akses menuju kantor DPRD, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) lumpuh total pada Selasa (8/7/2025). Pemilik lahan, Bakir Maringking, melakukan pemalangan jalan sebagai protes atas janji pemerintah daerah yang tak kunjung ditepati selama 17 tahun.
Pemalangan yang dilakukan sejak pagi hari ini berdampak signifikan terhadap aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik. Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan warga terhambat dalam menjalankan aktivitas dan mengurus keperluan mereka. Kendaraan dinas pun tertahan di jalan.
Bakir Maringking mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakjelasan status lahan yang telah berlangsung sejak tahun 2007. Ia mengaku telah bersabar bertahun-tahun, namun pemerintah daerah dinilai terus mengabaikan tuntutannya. Seluruh dokumen kepemilikan lahan berada di tangannya.
“Saya sudah membuka blokade sebelumnya atas permintaan baik-baik, tetapi hanya mendapat janji palsu,” tegas Bakir. Ia menyatakan akan mempertahankan pemalangan hingga ada penyelesaian resmi dan tertulis dari Pemerintah Kabupaten Halsel.
Bakir menekankan bahwa tanah yang digunakan sebagai akses jalan menuju kantor-kantor penting tersebut belum pernah dibebaskan secara sah oleh pemerintah. Ia menuntut agar haknya dihargai dan meminta pemerintah untuk tidak menganggap masyarakat sebagai pihak yang bodoh.
“Ini negara hukum, dan saya punya bukti legal!” serunya. Bakir juga mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik agraria yang berdampak pada terganggunya pelayanan publik.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Halsel yang datang untuk menemui Bakir atau memberikan pernyataan resmi. Aksi pemalangan masih berlangsung, dan warga berharap pemerintah segera mengambil langkah cepat untuk membuka kembali akses jalan vital tersebut. Kemacetan dan terhambatnya pelayanan publik menjadi dampak nyata dari konflik agraria ini.
Ketidakjelasan status lahan dan janji pemerintah yang tak ditepati selama bertahun-tahun telah memicu protes keras dari Bakir Maringking. Pemalangan jalan ini menjadi sorotan tajam atas lemahnya penanganan konflik agraria di Halsel.
Warga berharap agar pemerintah daerah segera mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak. Penyelesaian yang adil dan transparan sangat penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan menciptakan stabilitas di wilayah tersebut. Keberadaan akses jalan yang lancar sangat krusial bagi kelancaran aktivitas pemerintahan dan perekonomian daerah.
Reporter Molokunews ( Mito
Editor Molokunews ( Win )
